Wabup Mukhlisin Sambut Tim BPK Riau, Pemeriksaan Interim LKPD Kuansing TA 2025 Resmi Dimulai
BAGYNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) resmi memulai tahapan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Wakil Bupati Kuansing, H. Mukhlisin, menyambut kedatangan Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau di Ruang Multimedia Kantor Bupati, Rabu 18 Februari 2026.
Agenda ini turut dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran Asisten, Staf Ahli, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kuansing.
Pemeriksaan interim merupakan agenda tahunan yang krusial untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai koridor. Fokus pemeriksaan kali ini meliputi:
Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan periode sebelumnya.
Penilaian efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Pengujian substantif terbatas terhadap transaksi atau saldo saldo tertentu.
Rangkaian pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung selama 29 hari, terhitung sejak 13 Februari hingga 13 Maret 2026. Pasca-interim, Pemkab Kuansing wajib menyampaikan LKPD unaudited paling lambat 30 Maret 2026, yang kemudian diikuti dengan tahap pemeriksaan terinci hingga penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam kurun waktu 60 hari.
Dalam arahannya, Wabup Mukhlisin menegaskan kepada seluruh Kepala OPD agar proaktif dan transparan dalam menyajikan data.
"Sinergi seluruh OPD dalam menyiapkan dokumen secara lengkap dan tepat waktu sangat menentukan kelancaran proses ini. Kita berkomitmen agar pelaksanaan anggaran tetap selaras dengan regulasi yang berlaku," tegas Mukhlisin.
Senada dengan hal tersebut, Pengendali Teknis Tim BPK RI Perwakilan Riau, Muhammad Ilyas, mengingatkan pemerintah daerah untuk memacu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya. BPK mematok target penyelesaian minimal 85 persen guna menjaga kualitas akuntabilitas keuangan daerah.
Melalui keterbukaan informasi ini, Pemkab Kuansing optimistis dapat memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel, profesional, dan transparan. (bgn/rls)
