Tepis Anggapan "Back Up", Kajari Kuansing Sebut MoU dengan Kominfo Fokus pada Mitigasi Risiko Hukum

BAGYNEWS.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi mempertegas komitmennya dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih. 

Kajari Kuansing, M. Harun Sunadi, SE, SH, MH, menegaskan bahwa Nota Kesepahaman (MoU) pendampingan kerja sama media tahun 2026 merupakan instrumen mitigasi risiko, bukan jaminan perlindungan terhadap pelanggaran hukum.

​Hal tersebut ditegaskan Kajari dalam agenda penandatanganan kerja sama bersama Dinas Kominfo Kuansing, Senin 2 Maret 2026.

Turut mendampingi dalam acara tersebut, Kasi Datun Raden Muhammad Sandy.
​
​Harun Sunadi menyatakan kehadiran korps Adhyaksa bertujuan untuk memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

​“MoU ini bukan untuk mem-back up kesalahan, tetapi lebih kepada mitigasi risiko. Kami ingin meminimalisir kekeliruan sejak dini agar pelaksanaan kegiatan tidak menimbulkan implikasi hukum di kemudian hari,” tegas Harun Sunadi.

​Ia juga menginstruksikan jajaran Kominfo untuk lebih teliti dalam mencermati regulasi, mengingat dinamisnya aturan terkait kerja sama media. Koordinasi yang intensif antara OPD dan Kejaksaan dianggap sebagai kunci keberhasilan program ini.

​Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Kuansing, Doni Aprialdi, didampingi Sekretaris Hevi H. Antoni, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan seluruh rekomendasi dari pihak Kejaksaan.

​Doni berkomitmen bahwa ke depan, kerja sama dengan media cetak, online, maupun elektronik akan dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel.

​“Kami sangat mengapresiasi arahan Kajari. Rekomendasi yang diberikan merupakan pembelajaran penting bagi kami untuk memperkuat tata kelola kegiatan agar lebih tertib administrasi,” ujar Doni.

​Ia menambahkan bahwa pendampingan hukum ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan jurnalisme kemitraan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara penuh kepada publik. (bgn/rls)