Tingkatkan Kualitas APBD, Bupati Suhardiman Amby Tekankan Perencanaan Daerah yang Akuntabel
BAGYNEWS.COM - Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan.
Ia menekankan bahwa setiap tahapan perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara terukur serta akurat agar setiap rupiah APBD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Suhardiman saat menghadiri agenda Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 sekaligus Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Kamis 5 Maret 2026
Acara strategis ini dihadiri Plt. Gubernur Riau Ir. H. SF Haryanto, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Effendy, serta jajaran kepala daerah se-Provinsi Riau.
Mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Kepala Bappeda Kuansing Hendra Roza menyatakan dukungannya terhadap langkah evaluasi yang diinisiasi oleh BPKP. Suhardiman menilai kehadiran BPKP sebagai mitra pengawas sangat krusial dalam meminimalisir deviasi anggaran.
“Melalui evaluasi ini, perencanaan dan penganggaran APBD di daerah dapat menjadi lebih terukur, akurat, dan akuntabel. Kami ingin memastikan program pembangunan memiliki ukuran kinerja yang jelas dan tepat sasaran,” ujar Suhardiman di sela kegiatan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Effendy, menjelaskan bahwa entry meeting ini merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di Bumi Lancang Kuning.
BPKP secara konsisten memberikan laporan berkala setiap semester sebagai bahan perbaikan bagi pemerintah daerah.
“Kami menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada setiap bupati dan wali kota. Jika ditemukan kekurangan, itulah yang menjadi fokus perbaikan agar pembangunan di Provinsi Riau tetap berkualitas, transparan, dan terintegrasi antara pusat dan daerah,” jelas Effendy.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik balik bagi seluruh kabupaten dan kota di Riau untuk menyusun anggaran tahun 2026 yang lebih selaras dengan prioritas pembangunan nasional, sekaligus memastikan setiap program memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. (bgn/rls)
