Exit Meeting dengan BPK RI: Bupati Suhardiman Amby Siap Akselerasi Perbaikan Tata Kelola Keuangan Kuansing

BAGYNEWS.COM  - Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, menegaskan komitmennya untuk menjadikan seluruh catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai kompas evaluasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. 

Hal ini disampaikannya dalam agenda Exit Meeting Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Ruang Rapat Bupati, Selasa 10 Maret 2026

​Pertemuan ini menandai berakhirnya tahapan awal audit yang dilakukan oleh Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terhadap penggunaan anggaran di Kabupaten Kuantan Singingi.

​Bupati Suhardiman menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak akan menunda tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. Baginya, audit BPK adalah instrumen penting untuk mendeteksi celah administratif dan memperbaikinya secara sistematis.

​“Catatan dan temuan dari BPK adalah bahan evaluasi krusial bagi kami. Pemerintah daerah akan bergerak cepat menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan agar pengelolaan keuangan ke depan semakin transparan dan akuntabel,” tegas Bupati.
​
​Dalam pertemuan tersebut, Bupati mengakui adanya tantangan dinamis dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dampak pascapandemi yang masih memengaruhi stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​Sejalan dengan itu, Tim BPK RI mengingatkan Pemkab Kuansing untuk memberikan perhatian ekstra pada kondisi fiskal tahun 2025. Berdasarkan gambaran sementara, kesehatan fiskal daerah dinilai perlu dijaga secara kolektif oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

​Pihak BPK RI mengapresiasi sikap kooperatif dari Inspektorat, BPKAD, dan jajaran OPD yang mempermudah kelancaran audit interim. Namun, terdapat beberapa tenggat waktu penting yang harus dipatuhi:
​31 Maret 2026: Batas akhir penyiapan dokumen keuangan lengkap oleh pemerintah daerah.
​1 April 2026: Dimulainya tahapan pemeriksaan terperinci (detailed audit).

​Menutup arahannya, Bupati Suhardiman menginstruksikan seluruh Kepala OPD untuk proaktif dan memanfaatkan bimbingan teknis dari tim BPK.

​“Saya minta seluruh Kepala OPD meningkatkan koordinasi. Pastikan seluruh proses penyusunan dan pelaporan berjalan sesuai regulasi agar transparansi serta akuntabilitas keuangan di Kuantan Singingi terus meningkat,” pungkasnya. (bgn/rls)