Dinilai Bebani Rakyat, Pengamat: Bahlil Layak Dicopot dari Kursi Menteri ESDM

BAGYNEWS.COM - Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memantik gelombang protes. 

Langkah ini dinilai sebagai beban baru bagi masyarakat sekaligus dianggap mencoreng citra pemerintahan di awal periode ini.

​Direktur Eksekutif Survei dan Poling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, menilai kebijakan kontroversial tersebut sebenarnya bukan hal yang mengejutkan jika melihat rekam jejak sang menteri.
​
​Igor mencatat bahwa Bahlil kerap mengeluarkan aturan yang dianggap "mencekik" masyarakat bawah. Ia mencontohkan kebijakan pembatasan distribusi gas Elpiji 3 kilogram ke pengecer yang sempat memicu kegaduhan beberapa waktu lalu.

​"Menteri itu seharusnya punya tugas membantu Presiden, bukan malah sebaliknya memberikan beban politik baru bagi kepala negara," tegas Igor kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu 19 April 2026.
​
​Selain kebijakan harga, Igor juga menyinggung rekam jejak Bahlil di sektor energi yang dianggap bermasalah. Salah satunya adalah kasus tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang sempat menyeret nama Bahlil hingga berujung pada pembekuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT GAG Nikel.

​Rentetan kontroversi ini, menurut Igor, sudah masuk kategori "lampu merah". Jika terus dibiarkan, tindakan Bahlil dikhawatirkan dapat merusak reputasi Presiden Prabowo Subianto di mata rakyat.

​"Bahlil layak diganti atau mungkin digeser ke posisi lain. Alih-alih membantu Presiden, dia justru terus-menerus membuat blunder, baik melalui ucapan maupun tindakannya," pungkasnya.

​Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022. ()

sumber: rmol.id