Kapal Lewat Selat Malaka Bakal Bayar Tarif ke Indonesia, Singapura Protes Keras

BAGYNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan komitmen negara-negara di sepanjang Selat Malaka untuk menjaga jalur perairan strategis tersebut tetap terbuka bagi pelayaran internasional. 

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan perhatian global terhadap keamanan jalur perdagangan energi di Asia Tenggara.

​"Hak untuk melintas dijamin bagi semua negara. Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan bea masuk di wilayah perairan sekitar kami," tegas Balakrishnan, Rabu 22 April 2026.
​
​Pernyataan tegas Singapura ini diduga merespons wacana yang sempat dilemparkan Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, mengenai kemungkinan pengenaan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka.

​Selama ini, Selat Malaka dikategorikan sebagai jalur laut internasional yang wajib bebas hambatan sesuai hukum laut internasional. Wacana tarif tersebut dinilai kontroversial karena berpotensi mengganggu stabilitas logistik global.
​
​Selat Malaka merupakan urat nadi ekonomi dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Perannya setara dengan Terusan Suez dan Selat Hormuz. 

Berikut adalah fakta-fakta krusial Selat Malaka berdasarkan data terbaru:
- ​Volume Energi: Sebanyak 23,2 juta barel minyak per hari melintasi selat ini pada paruh pertama 2025 (29% dari total perdagangan minyak laut global).
- ​Logistik Global: Sekitar 40% perdagangan dunia melewati jalur ini, termasuk 25% pengiriman otomotif global serta komoditas pangan seperti gandum dan kedelai.
- ​Geografi: Memiliki titik tersempit hanya 2,8 kilometer di Selat Phillips, menjadikannya jauh lebih sempit dibandingkan Selat Hormuz dan rawan menjadi titik macet (chokepoint) jika terjadi konflik.
​
​Selat ini juga menjadi pusat perhatian dalam "Dilema Malaka" bagi China, mengingat sebagian besar pasokan energi dari Timur Tengah menuju Beijing harus melewati jalur yang sangat bergantung pada stabilitas keamanan di Asia Tenggara.

​Ketidakpastian semakin meningkat 
seiring kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menginstruksikan Angkatan Laut AS untuk mencegat kapal-kapal di perairan internasional yang terdeteksi membayar tarif kepada Iran. Hal ini berdampak pada Selat Malaka yang kerap menjadi titik aktivitas "kapal gelap" untuk transfer minyak antar-kapal.
​
​Azifah Astrina, pakar kawasan dari University of Illinois Urbana-Champaign, menilai efisiensi Selat Malaka tidak memiliki tandingan. "Ini adalah jalur terpendek dan paling efisien. Gangguan di sini akan berdampak langsung pada biaya logistik di Timur Tengah, Eropa, hingga Asia Timur," ujarnya.

​Senada dengan itu, Gokcay Balci dari University of Leeds menambahkan bahwa selain energi, selat ini adalah kunci bagi rantai pasok elektronik dan mesin industri global.
​
Dengan posisi geografis yang vital, Singapura melalui pernyataan Balakrishnan mengirimkan pesan kuat kepada komunitas internasional dan negara tetangga: stabilitas Selat Malaka dan prinsip kebebasan navigasi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar demi kelangsungan ekonomi global. ()

sumber: gelora.co