BAGYNEWS.COM - Eks Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkap fakta mencengangkan terkait sengkarut tata kelola program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahfud membeberkan adanya ketimpangan alokasi anggaran yang dinilai tidak masuk akal dan cenderung boros pada pos-pos non-pangan.
Dalam wawancara di kanal YouTube Forum KEADILAN TV, Jumat 24 April 2026, Guru Besar Hukum Tata Negara UII ini menyebut bahwa serapan anggaran untuk bahan pangan rakyat justru sangat minim dibandingkan total dana triliunan rupiah yang telah digelontorkan.
Mahfud mengungkapkan data yang ia terima terkait dugaan inefisiensi anggaran tersebut. Dari angka triliunan yang dialokasikan, hanya sebagian kecil yang benar-benar menjadi makanan di atas piring siswa.
"Tadi saya baru dapat (data), uang yang dikeluarkan MBG yang triliunan itu, yang untuk makan cuma Rp34 miliar. Sisanya untuk apa? Biaya mobil, biaya kaos, biaya ompreng (wadah makan), dan lain-lain. Ini boros," tegas Mahfud MD dengan nada tajam.
Ia menilai masalah serius terletak pada prioritas pengeluaran. Dana justru tersedot ke pos-pos yang tidak krusial seperti pengadaan kendaraan, perlengkapan, hingga biaya operasional yang urgensinya patut dipertanyakan. “Kalau benar angkanya seperti itu, berarti ada masalah serius dalam tata kelola. Harus diperiksa,” ujarnya.
Tak hanya soal angka, Mahfud juga menyoroti klaim distribusi bahan pangan yang dinilainya tidak sinkron dengan fakta di daerah. Ia mempertanyakan klaim pengadaan 19 ribu sapi untuk program ini yang dianggapnya tidak terlihat wujudnya di lapangan.
Selain itu, laporan keracunan massal dan distribusi yang salah sasaran menjadi bukti bahwa kontrol kualitas program masih lemah. "Laporannya besar, tapi realitasnya tidak terlihat," cetusnya.
Meski mengapresiasi niat Presiden Prabowo Subianto yang dikabarkan mulai mempertimbangkan perubahan tata kelola terutama untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), Mahfud mendesak agar langkah tersebut diawali dengan audit menyeluruh.
Mahfud juga mengaitkan buruknya pengelolaan anggaran dengan fenomena hedonisme pejabat di daerah. Ia melabeli praktik pemborosan ini sebagai tindakan "brutal" yang berisiko menular dari pusat ke daerah.
“Programnya bagus, tapi pengelolaannya buruk. Itu yang harus diperbaiki. Pemerintah jangan hanya responsif terhadap kritik, tapi juga konsisten melakukan reformasi berbasis data,” tegasnya.
Di luar isu MBG, Mahfud mengungkap nasib dokumen Komisi Reformasi Polri yang hingga kini belum diterima secara resmi oleh Presiden Prabowo. Padahal, dokumen setebal 8 buku dan 10 berkas hasil kerja tim ahli tersebut sudah rampung sejak Februari lalu.
"Pak Jimly (Asshiddiqie) sudah menawarkan untuk mengirim naskahnya, tapi Presiden bilang jangan dikirim karena takut bocor, beliau minta diserahkan langsung. Namun sampai hari ini belum ada jadwal pertemuan," ungkap Mahfud.
Meski demikian, Mahfud mengapresiasi langkah Polri yang secara mandiri telah mulai menjalankan salah satu rekomendasi penting: penghapusan sistem 'titip-titipan' dalam rekrutmen Akpol. "Setidaknya ke depan Polri bisa lebih tegas dan bersih dari kepentingan politik," pungkasnya. ()
sumber: wartakota
| Penulis | : |
| Editor | : Bastian |
| Kategori | : Nasional |
© Bagynews.com. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
