Kendalikan Inflasi Pasca-Lebaran, Wabup Yuliantini Ikuti Rakor Virtual Bersama Kemendagri

BAGYNEWS.COM - Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin 11 Mei 2026.

​Rakor yang diikuti dari ruang e-Bilik Diskominfopers Tembilahan ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Indragiri Hilir guna memantau stabilitas harga bahan pokok di wilayahnya.
​
​Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, yang memfokuskan agenda pada tinjauan inflasi nasional periode April 2026. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada April 2026 tercatat berada di angka 0,13 persen. Angka ini dinilai lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

​Sejumlah komoditas utama yang diidentifikasi sebagai penyumbang inflasi maupun deflasi nasional meliputi: emas perhiasan, minyak goreng, dan beras. Tarif angkutan udara, cabai merah, bawang merah, serta telur ayam ras.
​
​Pada pekan pertama Mei 2026, Provinsi Riau mencatatkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 0,78 persen, yang dipicu oleh fluktuasi harga cabai merah, minyak goreng, dan bawang merah.

​Dalam rakor tersebut, terdapat catatan khusus bagi wilayah tetangga, di mana Kabupaten Kuantan Singingi masuk dalam daftar 10 daerah dengan kenaikan IPH tertinggi nasional, yakni mencapai 3,08 persen. Hal ini menjadi alarm bagi daerah sekitarnya, termasuk Indragiri Hilir, untuk memperketat pengawasan distribusi.

​Menanggapi instruksi pemerintah pusat, Wakil Bupati Yuliantini menegaskan komitmen Pemkab Inhil untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga di pasar lokal.

​“Pengendalian inflasi adalah prioritas kami untuk memastikan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga. Kami akan terus memantau distribusi bahan pokok dan melakukan langkah antisipatif agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga terjangkau,” tegas Yuliantini.

​Kemendagri meminta seluruh pemerintah daerah melakukan langkah konkret, seperti: pengawasan rutin di pasar-pasar tradisional dan distributor. Pelaksanaan bazar pangan untuk membantu daya beli warga atau operasi pasar. Memastikan stok pangan aman dan rantai distribusi tidak terhambat.

​Melalui sinergi rutin ini, diharapkan gejolak harga pasca-hari besar keagamaan dapat ditekan sehingga kondisi ekonomi masyarakat di Indragiri Hilir tetap stabil. ()