Genjot Realisasi Anggaran, Bupati Herman Pimpin Rapat Evaluasi Pembangunan Inhil Triwulan I

BAGYNEWS.COM - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, memimpin langsung Rapat Laporan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2026 untuk periode capaian hingga April.

Agenda krusial ini digelar di Aula Kantor Bapperida Kabupaten Inhil, Senin 18 Mei 2026.

​Rapat koordinasi ini dihadiri  Sekretaris Daerah, para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda), Staf Ahli Bupati, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat se-Kabupaten Inhil, serta jajaran pimpinan BPD Sri Gemilang dan Baznas Inhil.
​
​Agenda yang ditaja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Inhil ini bertujuan untuk membedah, mengukur, dan mengevaluasi sejauh mana progres serapan serta realisasi fisik program pembangunan daerah sepanjang caturwulan pertama tahun 2026.

​Ruang lingkup evaluasi berkala ini mencakup beberapa sektor pembiayaan strategis, antara lain:
​Realisasi program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ​Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik sektor Fisik maupun Non-Fisik. ​Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau.
​Capaian realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026.
​
​Dalam arahannya, Pj Bupati Herman memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk segera keluar dari zona nyaman, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan melakukan percepatan eksekusi program di lapangan. Langkah ini dinilai mendesak agar anggaran negara dapat terserap optimal dan segera memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

​“Evaluasi ini sangat penting sebagai kompas untuk melihat sejauh mana performa kerja kita. Saya meminta seluruh OPD agar tidak menunda-nunda pekerjaan. Tingkatkan kinerja, perkuat sinergi, serta pastikan setiap mata anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kemajuan Indragiri Hilir,” tegas Herman.

​Melalui rapat evaluasi makro ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk terus memperketat fungsi pengawasan tata kelola anggaran di seluruh sektor guna memastikan setiap kebijakan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat secara merata. ***