Ikuti Peresmian MPP Serentak, Bupati Herman Suarakan Pemekaran Wilayah Inhil ke Menpan-RB

BAGYNEWS.COM - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, SE, MP, mengikuti prosesi peresmian serentak 8 Mal Pelayanan Publik (MPP) Semester I Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara daring dari Tembilahan, Senin 15 Juni 2026.

​Agenda nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, tersebut menjadi tonggak penting penguatan reformasi birokrasi guna memperluas akses perizinan dan pelayanan publik yang terintegrasi di seluruh penjuru Tanah Air.

​Dalam arahannya, Menteri Rini Widyantini membeberkan bahwa hingga Semester I Tahun 2026, total telah terbentuk 313 MPP di seluruh Indonesia. Menteri secara khusus juga melayangkan apresiasi kepada Pemkab Inhil atas komitmen tata kelola administrasinya, sekaligus memberikan ucapan selamat atas peringatan Hari Jadi ke-61 Kabupaten Indragiri Hilir tahun ini.

​Menariknya, momentum interaktif bersama pemerintah pusat tersebut dimanfaatkan secara taktis oleh Pj Bupati Herman untuk melayangkan keluhan geopolitik dan aspirasi strategis masyarakat Inhil. 

Di hadapan Menteri PAN-RB, Herman mendesak urgensi dibukanya keran pemekaran wilayah bagi Kabupaten Indragiri Hilir.

​Bupati Herman memaparkan dua indikator utama yang mendasari tuntutan pemekaran tersebut.

Indragiri Hilir merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang hingga tahun 2026 ini belum pernah mengalami pemekaran daerah otonomi baru (DOB) sejak pertama kali berdiri.

Kemudian Inhil memiliki cakupan wilayah daratan dan perairan yang sangat luas dengan topografi rawa-hutan (estuaria) yang menantang, sehingga menghambat rentang kendali pelayanan birokrasi ke desa-desa terluar.

​“Kami sangat berharap aspirasi pemekaran ini menjadi perhatian prioritas pemerintah pusat di Jakarta. Dengan luas wilayah ekstrem dan kondisi geografis kepulauan yang kami miliki, pendekatan pelayanan dan kue pembangunan harus didekatkan secara riil ke masyarakat. Pemekaran adalah kunci utama mewujudkan pemerataan tersebut,” tegas Herman.

​Terkait pengoperasian Mal Pelayanan Publik, Herman menegaskan bahwa peningkatan mutu pelayanan tidak boleh sekadar megah di level fasilitas perkotaan, melainkan wajib adaptif terhadap karakteristik unik masyarakat Inhil yang didominasi sektor perkebunan dan nelayan.

​Pemkab Inhil berkomitmen untuk menyinergikan sistem digitalisasi MPP dengan layanan jemput bola ke kecamatan-kecamatan terpencil.

​“Pelayanan publik yang akuntabel harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata tanpa terkecuali. Oleh karena itu, melalui momentum peresmian bersama KemenPAN-RB ini, kami terus memacu penguatan sistem pelayanan yang ringkas, mudah diakses, memotong birokrasi berbelit, dan ramah terhadap kebutuhan real masyarakat bawah,” pungkas Herman***

Penulis	: mdc
Editor	: Bastian
Kategori	: Indragiri Hilir