Satu Dekade WTP, Pemkab Inhu Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-10 Kali Beruntun

BAGYNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) sukses mengukuhkan posisinya dalam kepatuhan tata kelola anggaran daerah. Inhu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut.

​Rapor emas "Satu Dekade WTP" ini ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. 

Dokumen tersebut diterima langsung oleh Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si., bersama Ketua DPRD Inhu, Sabtu P. Sinurat, di Auditorium BPK RI Perwakilan Riau, Pekanbaru, Kamis 18 Juni 2026.
​
​Dokumen LHP tersebut diserahkan secara resmi oleh Direktur Pengelolaan Pemeriksaan V.II BPK RI, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, SE, MM. Dalam arahannya, Juska memberikan apresiasi tinggi atas rapor hijau yang konsisten dijaga oleh jajaran Pemkab Inhu dari tahun ke tahun.

​Juska menegaskan bahwa status WTP merupakan indikator validitas akuntansi daerah.

​“Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan indikator kuat bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar. Kami berharap pencapaian sepuluh tahun beruntun ini tidak sekadar menjadi tradisi seremonial, tetapi terus menjadi pemacu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang transparan,” ujar Juska Meidy.

​Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, mengungkapkan rasa syukur mendalam sekaligus menegaskan bahwa penghargaan bergengsi ini merupakan buah dari soliditas dan komitmen kolektif seluruh lini birokrasi di lingkungan Pemkab Inhu.

​Bupati memastikan bahwa sirkulasi anggaran daerah akan terus dikelola secara sehat demi kemaslahatan masyarakat luas di era keterbukaan informasi.

​"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun 2025 yang ke-10 kalinya secara berturut-turut. Capaian satu dekade ini menjadi bukti nyata bahwa kami terus berupaya menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat melalui manajemen keuangan daerah yang bertanggung jawab," tutur Ade Agus Hartanto.
​
​Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dari BPK ini menjadi modal penting bagi Pemkab Inhu untuk melanjutkan program-program pembangunan strategis ke depan. Fungsi pengawasan yang berjalan harmonis antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci utama kebersihan administrasi ini.

​Turut hadir mendampingi Bupati dalam agenda penyerahan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu Zulfahmi Adrian, AP., M.Si., Kepala BPKAD Inhu Ria Herlina, SE., M.Ak., MH., serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.***