Solusi Kuota Negeri Penuh, Pemko Pekanbaru Gratiskan Sekolah di 23 SMP Swasta dan 15 MTs

BAGYNEWS.COM - Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Kota Bertuah. 

Melalui program inovatif bertajuk Zero Putus Sekolah, jaminan pendidikan gratis kini tidak lagi hanya berlaku di sekolah negeri, melainkan juga menyasar sekolah swasta mitra.

​Langkah ini diambil agar tidak ada lagi anak di Kota Pekanbaru yang gagal melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi hanya karena terkendala biaya atau gugur akibat keterbatasan kuota dalam seleksi sekolah negeri.

​"Para orang tua tidak perlu risau lagi soal biaya sekolah anak. Jika anak tidak lolos atau tidak tertampung di sekolah negeri, silakan masuk ke sekolah swasta yang sudah bekerja sama dengan Pemko Pekanbaru. Biayanya kami tanggung penuh," ujar Agung Nugroho, Kamis 25 Juni 2026.

​Guna mempermudah masyarakat, Pemko Pekanbaru telah memasukkan seluruh sekolah swasta mitra ke dalam sistem penerimaan murid baru yang terintegrasi secara daring.

​Agung merinci, sejauh ini skema subsidi penuh tersebut telah mengakomodasi puluhan sekolah dengan rincian sebagai berikut:
​23 SMP Swasta di Kota Pekanbaru yang telah resmi menandatangani kerja sama dengan pemerintah daerah.
​15 Madrasah Tsanawiyah (MTs), yang anggarannya ikut ditanggung penuh oleh Pemko Pekanbaru berkat kerja sama strategis bersama Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pekanbaru.
​
​Kebijakan jemput bola ini merupakan implementasi nyata dari program Zero Putus Sekolah yang menjadi salah satu pilar prioritas pemerintah daerah dalam mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

​"Intinya tidak boleh ada anak Pekanbaru yang putus sekolah. Kami siapkan jalurnya, kami sediakan sekolahnya, dan kami tanggung seluruh biayanya. Itulah esensi dari program Zero Putus Sekolah yang sedang kami jalankan saat ini," tegas Agung.

​Melalui perluasan jaringan sekolah gratis ini, Pemko Pekanbaru optimistis dapat memberikan solusi jangka panjang yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memotong mata rantai anak putus sekolah di wilayah perkotaan.***