Skandal Mega Korupsi Rp18,9 Miliar Bank Riau-Kepri Syariah Masuk Pengadilan, Dua Tersangka Siap Diseret ke Kursi Pesakitan!
BAGYNEWS.COM - Skandal megakorupsi pencairan fasilitas pembiayaan fiktif di Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Siak Sri Indrapura segera dibongkar di ruang sidang.
Berkas perkara dua tersangka dipastikan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap kedua tersangka dijadwalkan bergulir pada Selasa 17 November 2026.
Kepastian pelimpahan berkas dan jadwal sidang ini ditegaskan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak, Frederick Cristian Simamora, saat dikonfirmasi, Senin 16 November 2026.
"Sudah dilimpahkan, Bang. Selasa ini mulai sidang dakwaannya di Pengadilan Tipikor Negeri Pekanbaru," tegas Frederick.
Kasus ini merupakan hasil kerja keras penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, yang sebelumnya telah merampungkan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada Jaksa Penuntut Umum pada Rabu 30 September 2026 lalu.
Jerat Hukum untuk Dua Tersangka Utama
Dalam perkara rasuah ini, penyidik menetapkan dua orang tersangka yang menjadi aktor penting di balik kerugian negara:
Angga Saputra, mantan Account Officer BRK Syariah Cabang Siak.
Hendra, pihak swasta (wiraswasta) yang diduga bertindak sebagai penikmat utama aliran dana haram tersebut.
Berdasarkan hasil audit resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, ulah para tersangka sukses merugikan keuangan negara hingga Rp18.920.492.975 (Rp18,92 miliar).
Kasus ini berpusat pada penyimpangan penyaluran pembiayaan KUR Islamic Banking (iB) Kecil dan Pembiayaan Agribisnis berakad murabahah yang digulirkan pada periode April 2023 hingga April 2024.
Modus operandi yang digunakan tergolong licik. Para pelaku merekrut masyarakat dengan dalih mengajak bergabung ke dalam kelompok tani. Warga diminta menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) dengan iming-iming uang kompensasi Rp10 juta hingga Rp14 juta serta janji kepemilikan kebun kelapa sawit seluas satu hektare setelah pinjaman lunas.
Tanpa disadari warga, identitas mereka ternyata digunakan untuk mengajukan pinjaman jumbo hingga Rp200 juta per orang. Warga hanya dipaksa meneken dokumen, sementara duit pencairan digondol oleh pihak lain. Total terdapat 88 debitur fiktif dengan plafon mencapai Rp17,6 miliar, di mana dananya dialihkan kepada 24 pihak, ditambah realisasi subsidi bunga tidak tepat sasaran senilai Rp1,32 miliar.***
| Penulis |
: rac |
| Editor |
: bastian |
| Kategori |
: Hukum |