BAGYNEWS.COM - DPRD Kabupaten Kuantan Singingi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuansing Tahun Anggaran 2027, Jumat 20 November 2026 sore.
Penyampaian pandangan umum fraksi ini merupakan tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) kepada DPRD.
Dalam proses penyusunan dan pembahasan anggaran, pengelolaan keuangan daerah diharapkan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Pembahasan juga dilaksanakan secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dorong Kemandirian Fiskal dan Digitalisasi Pajak
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, PAN, NasDem-PKS, dan PKB secara umum menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal.
Fraksi Gerindra menyoroti proyeksi pendapatan daerah sekitar Rp1,2 triliun dengan pendapatan transfer mencapai Rp917 miliar. Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dinilai perlu diimbangi dengan penggalian potensi PAD, baik dari sektor pajak, retribusi maupun nonpajak.
Fraksi PAN dan PKB juga mendorong optimalisasi aset daerah, sementara Fraksi PDI Perjuangan meminta revitalisasi aset yang belum produktif agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Salah satu sorotan penting datang dari Fraksi NasDem-PKS yang mendorong pemerintah daerah membangun dan menerapkan sistem digitalisasi dalam pemungutan pajak daerah.
Digitalisasi dinilai penting untuk menciptakan pengelolaan pajak yang lebih transparan, memudahkan pemantauan penerimaan secara langsung, serta meningkatkan efektivitas pengawasan.
Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menggali potensi pendapatan secara maksimal tanpa harus membebani masyarakat melalui penambahan pajak.
Fraksi lainnya juga menekankan perlunya evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pencapaian target PAD, termasuk pemberian penghargaan bagi OPD yang berhasil melampaui target dan sanksi bagi yang tidak mencapai target.
Kawal Belanja Modal, Gaji PPPK, hingga Tunda Bayar
Pada sektor belanja, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti alokasi belanja modal sekitar Rp104 miliar agar lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra meminta kejelasan komposisi belanja pegawai dan barang/jasa serta memastikan penganggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama setahun.
Sementara itu, Fraksi NasDem-PKS mengingatkan agar pengurangan dana transfer disikapi dengan pengendalian belanja tidak mendesak tanpa mengganggu hak aparatur, termasuk gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemerintah daerah juga diminta menyelesaikan kewajiban sebelumnya, seperti tunda bayar, sebelum memasukkan program-program baru.
Prioritas Infrastruktur, Pilkades Serentak, dan Pacu Jalur
Di bidang pembangunan dan pelayanan publik, Fraksi Gerindra dan PKB meminta perhatian terhadap perbaikan jalan, jaringan irigasi, akses produksi pertanian, akses pelajar, serta keselamatan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi prioritas, tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan mutu pelayanan.
Fraksi PAN turut menyoroti kesiapan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027. Sementara itu, Fraksi PKB mendorong optimalisasi potensi budaya Pacu Jalur agar manfaat ekonominya dapat terus dirasakan pelaku UMKM dan usaha mikro.
Waspadai Risiko Fiskal dan Evaluasi Aset
Fraksi-fraksi juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola risiko fiskal daerah. Fraksi Demokrat menekankan agar sumber pembiayaan dan penyelesaian program disusun secara realistis serta dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi PDI Perjuangan meminta evaluasi terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebagai indikator efektivitas pelaksanaan program, sedangkan Fraksi NasDem-PKS meminta evaluasi penggunaan kendaraan dinas agar sesuai peruntukannya.
Pemerintah daerah juga didorong meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, kementerian, dan pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan daerah.
Secara keseluruhan, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kuansing menekankan agar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan nyata masyarakat. Berbagai masukan dan rekomendasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dalam tahapan pembahasan selanjutnya, sehingga APBD 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang transparan, efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Kuansing.***
| Penulis | : |
| Editor | : |
| Kategori | : Kuantan Singingi |
© Bagynews.com. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex

